The Year of Great Jubilee

Koneksi Wireless Internet aDnet (sejak tahun 2004) di Citra Raya, Cikupa, Kedaton, Kencana Alam/ Bonen, Kawidaran, Panongan, Serdang, Korelet, Jambe, Bitung, Binong, Gading Serpong, Alam Sutera, Pagedangan, Jatake, Tangerang, Balaraja, Tiga Raksa, Telaga Bestari, Cisoka, Gembong, Pasar Kemis, Munjul, Cisoka, Asem, Cisauk. Handal, Cepat, Unlimited, Partner Koneksi Internet Anda E-mail/YM: adnetcs@yahoo.com SMS/Tel: 083870739953, 085100646473, 089609896060(billing) aDnet is NEAR You Now

Selasa, 14 Juni 2016

Lebih dari 3.000 Perda Dihapus, Pemerintah Janjikan Pengusaha Cukup Kantongi Satu Izin

http://nasional.kompas.com/read/2016/06/14/10164121/lebih.dari.3.000.perda.dihapus.pemerintah.janjikan.pengusaha.cukup.kantongi.satu.izin?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

Selasa, 14 Juni 2016 | 10:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Laju investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia diprediksi lebih cepat. Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan sebanyak 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang selama ini menghambat dua hal itu.

Contoh peraturan yang dihapus, yakni aturan soal syarat izin membuka usaha. Pengusaha yang hendak membuka suatu usaha misalnya, tidak memerlukan berbagai izin seperti dulu. Cukup satu izin saja.
"Tidak perlu izin prinsiplah, izin mendirikan bangunanlah, izin gangguanlah, izin-izin yang sejak zaman Belanda. Termasuk retribusi yang tidak perlu. Cukup satu saja, yaitu izin usaha," ujar Tjahjo di Istana Merdeka, Senin (13/6/2016) kemarin.

Contoh lain peraturan yang dihapus, yakni peraturan penarikan retribusi penggantian biaya cetak dokumen administrasi kepada masyarakat. Peraturan ini berisi payung hukum pemerintah daerah menarik biaya untuk pembuatan KTP, akta kelahiran, akta kematian, akta pernikahan dan sejenisnya.

(Baca: Jokowi: 3.143 Perda Bermasalah Telah Dibatalkan)

"Peraturan ini yang paling banyak ada di daerah tingkat dua. Kenapa ini kami hapus? Karena ini menyangkut pelayanan publik," ujar Tjahjo.
Secara umum, peraturan yang dibatalkan itu adalah peraturan yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, serta menghambat kemudahan berusaha.

Tidak akan digugat

Peraturan-peraturan itu juga dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sebanyakk 3.143 peraturan yang telah dibatalkan itu tersebar merata di seluruh provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia.

Kebijakan tersebut, kata Tjahjo, tidak rentan terhadap gugatan di ranah hukum. Sebabnya, pembatalan tersebut kebanyakan merupakan inisiatif dari kepala daerah sendiri setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Inilah yang kami apresiasi. Pembatalan itu atas inisiatif kepala daerah masing-masing," ujar dia.

(Baca: Ini Penyebab Banyak Perda Bermasalah)

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan bentuk mempersiapkan Indonesia di dalam menghadapi persaingan antarnegara.

"Dalam menghadapi tantangann kebangsaan yang semakin berat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjadi satu kesatuan yang utuh, visi yang sama, arah dan tujuan yang sama serta berbagi tugas," ujar Jokowi.

Presiden yakin, pembatalan aturan tersebut berdampak positif bagi tumbuhnya ekonomi di tanah air. Indonesia diyakini semakin memiliki daya saing.